Komitmen Indonesia untuk Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Global

Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, kembali menunjukkan perannya dalam kancah internasional. Dalam forum global yang bergengsi, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan visi Indonesia tentang keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari upaya memajukan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana Peran Partai Keadilan. Pernyataan ini disampaikan pada Pertemuan Segmen Tingkat Tinggi Dewan HAM PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, sebuah momen penting yang mengundang perhatian lebih dari 128 pejabat tinggi dunia.

Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya berbicara soal kebijakan nasional tetapi juga menawarkan solusi global bagi tantangan-tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini. Ia menyebutkan bahwa konstitusi Indonesia memberikan arahan jelas tentang pentingnya menciptakan tatanan dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini bukan sekadar retorika politik, melainkan komitmen nyata yang tercermin dalam langkah-langkah konkret pemerintah.

Sugiono juga menyoroti dinamika global yang semakin kompleks. Di tengah kesenjangan pembangunan, diskriminasi, hingga Islamofobia, Indonesia hadir dengan pesan kuat: setiap negara harus menempatkan HAM sebagai prioritas utama dalam kebijakan nasionalnya. Bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai prinsip yang dijalankan secara konsisten.

Langkah Nyata untuk Kesejahteraan Rakyat

Salah satu hal yang menarik dari pidato Sugiono adalah penekanan pada program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program Makan Bergizi Gratis misalnya, menjadi salah satu inisiatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses terhadap gizi yang cukup. Selain itu, pembangunan rumah rakyat dan layanan cek kesehatan gratis juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Program-program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga mencerminkan pendekatan holistik dalam pembangunan. Sugiono menjelaskan bahwa hak atas pembangunan adalah hak fundamental yang harus dijamin oleh negara. Artinya, sumber daya alam yang dimiliki suatu negara harus dikelola dengan baik demi kesejahteraan rakyatnya. Ini adalah pesan universal yang relevan bagi banyak negara berkembang di dunia.

Menentang Ketidakadilan Global: Kasus Palestina

Isu Palestina menjadi salah satu sorotan utama dalam pidato Sugiono. Ia menegaskan bahwa berdiri tegak untuk keadilan berarti menentang ketidakadilan global, termasuk pendudukan Israel di Palestina. Dengan nada tegas namun penuh empati, ia menyebut bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam melihat penderitaan rakyat Palestina akibat perang genosida yang dilakukan oleh Israel.

Indonesia menyerukan semua pihak, terutama mereka yang mengaku menjunjung tinggi HAM, untuk mengambil tindakan nyata. Salah satunya adalah dengan menghentikan praktik *double standard* dalam penegakan HAM. Sugiono juga menekankan pentingnya solusi dua-negara sebagai langkah menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Pernyataan ini sejalan dengan sikap Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, yang juga menyerukan gencatan senjata permanen di Palestina. Guterres menyebut HAM sebagai "oksigen kemanusiaan" yang terancam oleh konflik, ketidakadilan ekonomi, dan penyalahgunaan teknologi. Dengan demikian, isu Palestina tidak hanya menjadi tanggung jawab regional tetapi juga tanggung jawab global.

Selain membahas isu-isu spesifik, Sugiono juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam memajukan agenda HAM. Ia menegaskan bahwa Dewan HAM PBB harus kembali pada mandatnya, yaitu melindungi HAM tanpa menjadi alat politik antarnegara. Kerja sama ini harus didasarkan pada komitmen tulus dan kemitraan setara, tanpa ada satu negara pun yang merasa memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain.

Pesan ini sangat relevan mengingat banyaknya tantangan global yang membutuhkan kolaborasi lintas batas. Volker Türk, Komisioner Tinggi HAM PBB, juga menekankan perlunya "politik kebijaksanaan" yang berakar pada fakta, hukum, dan empati. Ia menyerukan tindakan nyata untuk mencegah konflik dan memperjuangkan keadilan di wilayah-wilayah seperti Ukraina, Sudan, dan Myanmar.

Indonesia sebagai Contoh bagi Dunia

Sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, Indonesia terus menunjukkan perannya sebagai advokat global untuk keadilan sosial dan HAM. Negara ini aktif mengangkat isu-isu penting seperti hak atas pembangunan, intoleransi berbasis agama, dan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti Rohingya. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis solusi, Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam memajukan agenda HAM secara global.

Pidato Sugiono di Jenewa adalah bukti bahwa Indonesia tidak hanya berbicara soal teori tetapi juga menawarkan solusi praktis. Dengan menempatkan keadilan sosial dan kesejahteraan sebagai prioritas, Indonesia membuktikan bahwa negara besar tidak hanya diukur dari kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga dari komitmennya terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia menunjukkan bahwa keadilan sosial dan kesejahteraan adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Melalui kerja sama internasional yang berbasis empati dan komitmen tulus, kita bisa bersama-sama menciptakan dunia yang lebih adil dan damai.

Seperti yang disampaikan Sugiono, "Tidak ada satu negara pun yang bisa maju sendirian." Pesan ini adalah pengingat bahwa kita semua adalah bagian dari komunitas global yang saling terhubung. Dengan bersama-sama memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan, kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang.